Jakarta, Gatra.com – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf, mengatakan, PBNU akan menggelar muktamar internasional Fiqih Peradaban I pada awal Februari 2023.

Gus Yahya, demikian Yahya Cholil Staquf karib disapa, mengatakan, Muktamar tersebut merupakan salah satu rangkaian acara peringatan seabad NU. Para ulama sedunia akan meminta fatwa NU soal Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Ini istilah tak dikenal di dunia Islam. Tapi ini istilah yang banyak digunakan di Indonesian dan NU untuk menunjuk pada wacana keagamaan di berbagai masalah yang berkembang di masyarakat,” kata Gus Yahya dalam keterangan pers, Jumat (16/12).

Baca Juga: Ini Dia Susunan Pengurus Besar NU 2022-2027

Ia menyampaikan, telah menyampaikan informasi tersebut kepada sejumlah diplomat negara-negara Islam dan negara sahabat di Jakarta pada Kamis malam (15/12).

Menurut Gus Yahya, sampai saat ini dunia masih dibayangi konflik identitas dan agama atau yang mengatasnamakan agama. Konflik ini memang bukan baru terjadi tapi sudah sangat lama. Padahal, dunia sudah memiliki sebuah kesepakatan besar, yakni piagam PBB.

Sayangnya, hal-hal yang disepakati secara internasional tidak serta-merta dapat diterapkan secara domestik oleh negara-negara anggota PBB. Dinamika percaturan di antara aktor-aktor global pun tidak secara konsisten mengarah kepada pemapanan dan penguatan kesepakatan-kesepakatan tersebut.

Menurut Gus Yahya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa visi dari Piagam PBB dan Organisasi PBB adalah sesuatu yang masih harus diperjuangkan oleh mereka yang sungguh-sungguh menyetujuinya dan mempercayai kemungkinan terwujudnya.

Kelompok-kelompok Muslim yang terlibat konflik –termasuk dengan menggunakan kekerasan hingga terror- mempertahankan posisi mereka dengan mengajukan rujukan-rujukan di dalam turats fiqhiyyah. Hingga satu abad lalu, konflik dan peperangan atas nama agama masih dianggap normal.

Ini bukan sesuatu yang eksklusif menyangkut Islam saja. Pihak-pihak di luar Islam pun pada umumnya meneguhi pola sikap dan tindakan yang didasarkan pada anggapan bahwa perlawanan atas nama agama terhadap pihak lain adalah tuntutan moral.

Karena itu, dalam muktamar nanti peserta akan meminta fatwa atas status legal piagam PBB itu. Salah satunya, sejauh mana keabsahan Piagam PBB dan Organisasi PBB dengan mempertimbangkan alasan, proses, dan mekanisme serta tujuan kelahirannya sebagai perjanjian (‘ahd).

“[Perjanjian] yang mengikat umat Islam atas dasar keabsahan pihak-pihak negara-negara dan para kepala negara yang mengklaim posisi sebagai wakil-wakil mereka (umat Islam) pada saat menyepakatinya,” katanya.

Menurut Gus Yahya, para ulama ahli fiqih perlu memberikan jawaban atas satu pertanyaan mendasar tersebut. Gagasan muktamar internasional fiqih itu merupakan bagian dari NU untuk berkontribusi dalam perdamaian dunia internasional.

Baca Juga: Ulama NU dan Muhammadiyah Kompak Masuk Barisan Relawan Anies Baswedan

“Ini awalan dari inisiatif strategis yang diusung NU dalam membangun peradaban,” kata Gus Yahya.

Muktama ini akan dihadiri sejumlah tokoh dunia, seperti Syaikh Dr. Ahmad Al-Thayib (grand Syaikh Al Azhar, Mesir); Syaikh Abdullah bin Mahfudh Ibn-Bayyah (Majelis Hukana Al amuslimin, UAE); Al Habib Ali Zainal Abidin bin Abdurrahman Al Jufri (Direktur El Taba Institute, UAE); Eslam Sa'ad (Peneliti Islam Kontemporer, Mesir); Dr. Syafiq Ibrahim Allam (Grand Mufti, Mesir); dan Prof. Koutoub Moustapha Kano (Sekjen Council of Islamic Fiqh Afrika).

Sedangkan dari Indonesia yang akan menjadi pembicara adalah Prof Dr. KH Quraish Shihab, KH Miftachul Akhyar (Rais aam PBNU), KH Ma'ruf Amin (wakil presiden), KH Afifuddin Muhajir (wakil Rais aam PBNU), dan KH Ahmad Mustofa Bisri (mustasyar PBNU).